Prof Dr Fasli Pimpinan Baru BKKBN

JAKARTA, bkkbn
Setelah hampir sembilan bulan posisi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kosong dan dijalankan oleh Petugas Pelaksana Kepala BKKBN Soedibyo Alimoeso, akhirnya pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jatuh pada Prof Dr dr H Fasli Jalal untuk menjabat sebagai Kepala BKKBN.
Prof Fasli Jalal secara resmi dilantik oleh Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Kamis (13/6). Sejumlah pejabat dan mantan pejabat hadir menyaksikan pelantikan, antara lain mantan Kepala BKKBN Sugiri Syarief, mantan Kepala BKKBN/Menko Kesra Prof Dr Haryono Suyono, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Kepala Badan POM Lucky Slamet, Rektor Universitas Pancasila Edy Toet. "Presiden tidak salah telah memilih Pak Fasli Jalal," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, usai melantik.
Menkes mengatakan, tantangan bagi Kepala BKKBN adalah menyelamatkan bangsa. Artinya, masalah kependudukan sangat mempenguruhi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengendalian penduduk sangatlah penting. Tantangan-tantangan yang dihadapi BKKBN saat ini tidak ringan. Laju pertumbuhan penduduk yang masih 1,49 persen, jumlah remaja yang mencapai 64 juta, dan penduduk lansia yang juga sudah mencapai 18 juta. Sementara total fertility rate (TFR) selama sepuluh tahun stagnan di 2.6.
Begitu juga angka kelahiran di usia remaja (AFSR) yang lebih tinggi dari target yang harus dicapai pada 2015. Selain itu, angka kelahiran rata-rata wanita subur (TFR) dua kali lipat. “Berarti kita harus mempunyai strategi khusus dengan pesan-pesan yang lebih mengena sesuai dengan kondisi atau karakter penduduknya,” kata Menkes.
Untuk itu, Program kependudukan dan KB tidak bisa lepas dengan pembangunan kesehatan. “Program KB harus terintegrasi dengan pembangunan kesehatan dan pendekatannya sesuai dengan sasaran pembangunan millennium (MDGs). Dan ada supply and demand,” Kata Menkes.
Supply yang dimaksud adalah sinerginya program KB dengan program kesehatan secara keseluruhan. Demand adalah upaya mengubah mindset dengan dua anak cukup dengan mencari pesan-pesan baru yang tetap sasarannya. “Untuk mensukseskan, saya minta seluruh jajaran BKKBN mendukung pimpinan baru. Ini bukan untuk Pak Fasli tetapi untuk bangsa Indonesia. Selama saya menjadi menteri, saya mendukung full program KB,” kata Menkes.
Mantan Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono mengamini pernyataan Menkes, bahwa program KB terintegrasi dengan pembangunan millennium. Keluarga-keluarga di Indonesia sudah 60 persen memakai kontrasepsi. “Tetapi mereka belum semua tahu caranya menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera,” ujarnya.
Menjawab pernyataan wartawan, Haryono mengatakan kegagalan KB yang ditunjukkan oleh hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2013, salah satunya karena BKKBN hanya mengedepankan kontrasepsi saja. Padahal KB harus diintegrasikan dengan program lainnya, utamanya bagaimana memberi kemudahan para akseptor mempunyai akses untuk hidup lebih sejatera.
Sementara itu, Kepala BKKBN Prof Fasli Jalal mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan komunikasi yang lebih baik untuk mengajak pemerintah daerah agar mendukung program KB. “Jika kita lalai atau mengabaikan pengendalian penduduk, maka kita akan mendapatkan bencana,” kata Fasli.
Semakin banyak penduduk, semakin banyak sarana yang harus disiapkan mulai dari lapangan kerja, sarana pendidikan,  fasilitas kesehatan. Fasli pun mengingatkan jika program KB tidak dimulai tahun 1970, maka sekarang ini penduduk Indonesia 80 juta lebih besar dari saat ini yang sudah mencapai sekitar 240 juta jiwa.
Namun, kini di saat kondisi berbeda dengan aturan otonomi daerah dan keluarga juga mempunyai hak-hak azasi. Tetapi bungkus keluarga sejahtera untuk menjadi masyarakat sejahtera adalah bagaimana mengelola jumlah anak dan menjadikan anak-anak yang berkualitas, mempunyai derajat kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, dan akses sosial baik.
Fasli juga akan bekerjasama dan menerima inisiatif dari berbagai pihak, seperti hadirnya program Posdaya (pos pemberdayaan keluarga). “Keluarga berencana ini kan sebuah gerakan, jadi pemerintah harus membuka dan memberi insentif dan memberi kemudahan, segala inisiatif masyarakat sebagai sebuah rahmat, seperti Posdaya,” ujarnya.
Jadi, ada Posdaya, ada Posyandu, ada PAUD, semua bisa bersinergi dan akan mengurangi beban pemerintah.