Bali Urutan Tujuh Besar Kepadatan Penduduk

BALI, bkkbn online,
Kepadatan penduduk Provinsi Bali  tahun 2010 mencapai 690 jiwa/kilometer persegi (km2). Kepadatan tersebut menempati urutan besar ketujuh, setelah provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa.
Hal itu menjadi perhatian khusus dari  8 item Policy Brief Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Daerah Bali yang bertajuk  "Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Peningkatan Angka Kriminalitas di Provinsi Bali" yang disampaikan ketuanya Prof. Dr. I Ketut Sudibia, pada rapat koordinasi dan teleconference di ruangan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/12).
Kepadatan penduduk berpengaruh langsung terhadap kriminalitas (crime total)  pada signifikasi 10,00 persen. Namun, kepadatan penduduk tidak berpengaruh siginifikan terhadap pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Kedua variabel yang terakhir ini bukan sebagai variabel mediasi hubungan antara kepadatan penduduk dan crime total.
Menurut  Prof Sudibia, kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap crime total, karena kemiskinan merupakan variabel mediasi hubungan antara kepadatan penduduk dengan crime total.
Meski demikian, meningkatnya kepadatan penduduk berpotensi meningkatkan angka pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan kemiskinan. Hal ini terjadi akibat semakin membeludaknya angkatan kerja, sementara itu pada sisi lain sumber-sumber ekonomi semakin terbatas.
Meningkatnya kepadatan penduduk juga akan semakin mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga akan mengancam kelestarian "Subak" yang merupakan salah satu budaya Bali dan menjadi daya tarik tersendiri bagi datangnya wisatawan. "Pengangguran dan kemiskinan berpotensi  dan berdampak negatif terhadap lingkungan alam (kerusakan hutan, banjir, kekeringan dan longsor) serta lingkungan sosial crime total, pemukiman kumuh dan tata ruang) yang ujung-ujungnya akan berpengaruh besar terhadap citra Bali sebagai daearah tujuan wisata dunia, dan mengakibatkan merosotnya kunjungan wisatawan, yang akhirnya akan menurunkan aktivitas perekonomian Bali secara keseluruhan. Akibatnya kembali akan menimbulkan pengangguran, kemiskinan dan crime total," papar Sudibia
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali I Wayan Sundra, SH. MM, mengatakan, tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran yang maksimal untuk menata dan mengelola penduduk.
 "Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan  dan pengelola KB hingga lini lapangan, kami intens melakukan advokasi dan KIE program GenRe dan pelayanan kontrasepsi pada daerah-daerah yang menjadi tujuan migrasi seperti Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar dan juga pasangan usia subur muda faritas rendah (Pusmufar) di daearah pesisir, penduduk padat, terpencil dan daerah tertinggal,” ujar Wayan Sundra.
Selain itu, KIE Program GenRe harus terus-menerus disosialisasikan selain melalui media massa dan elektronik, juga melalui pentas media tradisional seperti Bondres dan Wayang Kulit. 
Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Daerah Bali juga membuat sejumlah Policy Brief, sebagai bahan masukan untuk Policy Respon Pembangunan KKB Tahun 2013-2014dan Rancangan RPJMN Tahun 2015-2019.(kkb2)