PEREMPUAN MASIH JADI TARGET UTAMA KB

JAKARTA, bkkbn online
 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara (BKKBN) dibawah kepimpinan dr Sugiri Syarief, MPA telah banyak melakukan perubahan-perubahan, termasuk mengubah mindset agar KB menjadi suatu kebutuhan. Namun, dana untuk memberikan informasi soal KB secara komprehensif masih sangat minim.
 
Kurangnya SDM yang bisa memberikan konseling mengakibatkan perempuan kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi yang utuh sehingga berakibat pilihan kontrasepsi yang dipakai pun menjadi tidak tepat atau tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Misalnya efek hormonal dari kontrasepsi, seharusnya dipastikan cocok untuk akseptor.
 
“Selama ini yang dilatih BKKBN hanya dokter dan bidan saja, padahal pelatihan konseling juga sangat penting. Kita jangan meremehkan pemberdayaan melalui informasi dan konseling,” kata Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan Ninuk Widyantoro dalam Media Workshop bersama BKKBN dan UNFPA di Jakarta, Selasa (13/11).
 
Menurut Ninuk, perempuan seolah-olah masih menjadi satu-satunya target program KB, bahkan 90 persen perempuan masih menjadi sasaran KB. “KB sebetulnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan keluarga dengan mengatur kelahiran. Nah, perempuan ini menjadi spesial karena perempuanlah yang hamil. Jadi perlu memperhatikan hak-haknya,” katanya.
  
Sementara, hari ini (Rabu, 14 November 2012) UNFPA meluncurkan “Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2012” (State World of Population/SWOP). Ada tiga bahasan penting di dalam laporan itu yaitu family planning (KB) di dunia, KB dilihat dari sisi hak azasi manusia, dan kaitan KB dengan pembangunan.
  
“KB merupakan hak azasi manusia dan kepentingan ekonomi yang terabaikan. Perempuan seharusnya bisa memilih kapan mau hamil dan melindungi kesehatannya, serta dapat mengentaskan kemiskinan, dan membayar deviden sosial yang besar di Asia dan dunia,” kata Samidjo, National Programme Officer and Advocacy UNFPA.
  
Deputi bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dr Julianto Witjaksono mengatakan, aturan otonomi daerah seringkali tidak memuluskan perjalanan program KB hingga ke desa-desa. Peran penggerak KB pun dalam kendali pemerintah daerah. Oleh karenanya, saat ini 50 persen penggerakan program dijalankan melalui pelayanan yang bergerak (mobile) bukan statis.
  
“Pelayanan statis seperti di Puskesmas, Polindes, kalau bisa dilakukan jelas akan lebih baik lagi. Tetapi kenyataan saat ini masih sulit. Karena masih banyak bupati/walikota yang peduli. Ada juga yang sangat concern pada KB seperti Bupati Ponorogo, Walikota Medan, persentasenya masih sangat kecil sehingga program KB jadi stagnan,” ujarnya.
  
Julianto mengakui, saat ini, ada beberapa kejadian seolah-olah terjadi disinformasi sehingga terjadi kegagalan. Apalagi kalau perolehan peserta baru melalui pelayanan massal yang semata-mata bertujuan untuk memecahkan Rekor Muri, misalnya.  “Tetapi, kami tetap harus melakukan pelayanan bergerak, dan tidak mengabaikan pelayanan untuk penduduk di daerah terpencil,” kata Julianto.(kkb2)