Era JKN, Klinik Tak Boleh Kekurangan Alokon

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prof dr Fasli Jalal meminta agar di era jaminan kesehatan nasional (JKN), klinik tidak boleh kekurangan alokon (alat dan obat kontrasepsi).

Beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014, memberi kesempatan pesertanya mendapat pelayanan KB di tingkat pelayanan primer, seperti di Puskesmas, fasilitas kesehatan klinik 24 jam, dan dokter keluarga.

“Tidak boleh lagi satu klinik pun kekurangan alokon terutama kontrasepsi MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang – Red). Pastikan tahun ini kita bagikan alokon dengan baik sampai ke fasilitas kesehatan, karena pelayanan KB sudah masuk dalam skema pembiayaan oleh BPJS,” kata Fasli Jalal di Jakarta, Selasa  (7/12).

 Anggaran DIPA BKKBN tahun ini sebesar Rp2,88 triliun, dan sebesar Rp503 miliar diantaranya adalah anggaran untuk Kedeputian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, yang sebagian besar untuk belanja alokon. Untuk itu, Fasli meminta agar distribusi alokon bisa merata dan bisa memenuhi kebutuhan.

“Jangan berhenti pada monitoring saja, tetapi turun ke lapangan, cek  apa yang terjadi, bahkan satu bidan pun sangat berarti bagi program KB. Jika memang implan yang diminati, kita jangan ragu untuk habis-habisan menyediakan implan,” kata Fasli.
Seperti dikatakan Fasli, saat penyerahan Daftar Isian Pengelola Anggaran (DIPA) kepada para Deputi BKKBN di Jakarta, akhir pekan lalu. Dia  meminta agar advokasi kepada kepala daerah harus lebih gencar lagi agar pemerintah daerah mau menyediakan anggaran yang cukup untuk program kependudukan dan KB. Saat ini, sudah mulai kelihatan sejumlah pemda yang mengalokasikan anggaran operasional PLKB dan ada juga yang mengangkat bidan sebagai PLKB.

Jika cakupan program KB sulit untuk meningkat lagi, Fasli meminta agar tidak ada lagi yang dropout dalam ber-KB. Bagi peserta KB dengan metode jangka pendek  bisa pindah menjadi peserta dengan metode jangka panjang.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal dan menghapus rapor merah BKKBN, Fasli mengajak seluruh jajarannya agar mempunyai satu bahasa dan mengacu pada indikator  utama dalam setiap menjalankan kebijakan.

Dia mencotohkan, soal kontrasepsi itu menjadi bagian dari Deputi KB dan KS, tetapi untuk menjadi peserta KB dengan memakai kontrasepsi itu sangat erat kaitannya dengan program generasi berencana (GenRe). Karena Program GenRe akan menyiapkan rencana tahapan memasuki hidup berkeluarga. Begitu juga bina keluarga balita (BKB) perlu dikenalkan kepada ibu-ibu muda bahkan sejak menjadi calon pengantin agar mengetahui konsep-konsep bekeluarga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga.